Buletin Analisis IHSG & stockpick saham pilihan edisi Desember 2017 sudah terbit! Anda bisa memperolehnya disini, gratis konsultasi/tanya jawab saham langsung dengan penulis untuk member.

Prospek ANTM, TINS, PTBA Pasca Pembentukan Holding Tambang

Pada Rabu, 29 November kemarin, tiga BUMN tambang yakni PT Aneka Tambang (ANTM), PT Timah (TINS), dan PT Bukit Asam (PTBA), secara hampir bersamaan (hanya beda jam) menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui rencana pembentukan perusahaan holding tambang, dimana saham milik pemerintah di ketiga perusahaan (hanya saham milik pemerintah saja, jadi saham milik investor publik tetap dimiliki oleh publik/ketiga perusahaan tersebut tetap berstatus Tbk) semuanya dialihkan ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Dengan demikian Pemerintah sekarang memiliki satu perusahaan tambang yang besar, yang merupakan gabungan dari Inalum, ANTM, TINS, dan PTBA, dimana Inalum menjadi induk (holding) dari tiga perusahaan lainnya.


Pertanyaannya, apa tujuan dari pembentukan holding tambang ini? Apa benefitnya bagi ANTM, TINS, PTBA, dan juga Inalum itu sendiri? Dan kenapa Inalum yang dijadikan holding?

Cerita pembentukan holding tambang ini berawal ketika pada Agustus 2017, Pemerintah melalui Kementerian ESDM sukses memaksa Freeport McMoran Corp (FCX), induk dari PT Freeport McMoran Indonesia (FMI), untuk menjual 51% saham FMI ke pihak nasional Indonesia. Problemnya, FCX meminta harga yang tidak kecil, yakni US$ 4 milyar atau sekitar Rp54 trilyun. Dan meski harga tersebut masih di-negosiasikan untuk turun, tapi tetap saja selisihnya tidak akan terlalu jauh. Yup, jadi berbeda dengan kalau anda beli saham sebuah perusahaan secara ritel alias minoritas, maka anda mungkin bisa dapet harga murah, tergantung harga saham perusahaan tersebut di market (jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan Tbk). Tapi kalau anda membeli sahamnya secara mayoritas alias mengakuisisinya, maka harga belinya adalah harga premium.

Nah, berdasarkan undang-undang, kalau ada perusahaan asing yang melepas aset mereka di Indonesia, maka yang berhak mengakuisisinya adalah (diurutkan sesuai prioritas): 1. Pemerintah Pusat, 2. Pemerintah Daerah, 3. BUMN, 4. BUMD, 5. Swasta nasional. Namun dalam banyak kasus divestasi saham oleh perusahaan asing, Pemerintah pusat ataupun daerah biasanya gak mau ambil pusing dan langsung menyerahkan peluang akuisisi tersebut kepada swasta nasional. Sebab ketika Pemerintah hendak mengakuisisi sebuah perusahaan, maka artinya mereka harus keluar dana APBN (atau APBD, kalau Pemerintah daerah) untuk biaya akuisisinya, dan itu artinya harus nego lagi sama DPR (atau DPRD), dimana prosesnya bakal berkepanjangan/bisa nggak kelar-kelar karena terlalu banyak tawar menawar politik. Tapi kalau peluang akuisisi tersebut langsung dilempar ke swasta, maka soal pembiayaan, termasuk soal pengelolaan perusahaan yang diakuisisi menjadi urusan perusahaan swasta tersebut, sehingga para penentu kebijakan di Pemerintah tinggal duduk santai terima komisi serta royalti. Contoh terakhir, ketika Newmont Corp. melepas saham mereka di PT Newmont Nusa Tenggara, maka perusahaan swasta lokal yang beruntung bisa mengakuisisinya adalah Medco Energi (MEDC).

However, ketika perusahaan swasta asing menjual aset mereka di Indonesia, tapi yang menampung adalah swasta lokal (sementara pejabatnya cuma jadi makelar), maka negara sejatinya nggak dapet apa-apa. Jadi terkait divestasi Freeport, kali ini Pemerintah ngotot untuk mengakuisisinya sendiri. Tapi balik lagi, kalau Pemerintah langsung yang ambil maka prosesnya bakal ribet dan bahkan bisa bermasalah (misalnya ada oknum pejabat yang korupsi dalam proses akuisisinya).

Terus solusinya bagaimana? Ya kalau gitu FMI bisa diakuisisi oleh BUMN saja, dalam hal ini BUMN tambang (karena FMI memang merupakan perusahaan tambang). Bonusnya adalah, selain proses pendanaan akuisisinya jadi lebih simpel (cukup menggelar RUPS saja, jadi gak usah menggelar sidang istimewa DPR atau semacamnya), keberadaan tim manajemen di BUMN tambang tersebut tentunya akan membantu pengelolaan FMI, dibanding jika FMI diambil langsung oleh Pemerintah sehingga gak jelas nanti yang mengelola FMI ini siapa. FYI, setelah diakuisisi, jajaran direksi serta komisaris di FMI biasanya akan diganti semua, tapi kalau yang mengakuisisi FMI ini adalah Pemerintah langsung, maka orang-orang baru yang menempati posisi direktur dan komisaris ini bisa jadi tidak kompeten/hanya titipan dari para politisi di DPR, atau politisi itu sendiri. Dan kalau gitu caranya, maka kinerja FMI (yang kemudian/sekarang berstatus sebagai BUMN) kemungkinan justru bakal amburadul, dimana perusahaan bukannya menghasilkan keuntungan/dividen bagi negara, melainkan justru ngabisin duit negara (dalam bentuk subsidi, atau tambahan setoran modal).

Jadi sekali lagi, FMI bisa diakuisisi oleh BUMN saja. Toh BUMN ini juga tetap dimiliki oleh Pemerintah. Problemnya sekarang, BUMN tambang mana yang punya duit Rp54 trilyun? BUMN tambang terbesar, yakni ANTM, asetnya hanya Rp30.7 trilyun, jadi kalau misalnya ANTM mengajukan pinjaman ke bank juga bakal sulit, karena aset yang tersedia tidak cukup sebagai collateral. Tapi, hey, bukankah BUMN tambang di Indonesia bukan cuma ANTM, melainkan ada juga TINS, PTBA, dan Inalum? Jadi bagaimana kalau keempat perusahaan tambang ini digabung saja? Sekedar info, per Kuartal III 2017, total aset ANTM adalah Rp30.7 trilyun, TINS Rp11.6 trilyun, dan PTBA Rp19.5 trilyun. Untuk Inalum, per akhir tahun 2015, total asetnya adalah US$ US$ 1.13 milyar atau Rp14.7 trilyun. Jadi kalau ini semua digabung, maka secara kasar total aset yang terkumpul adalah Rp76.5 trilyun, atau sudah lebih besar dibanding harga akuisisi FMI yang Rp54 trilyun tadi. Inalum kemudian bisa mengajukan pinjaman ke Bank BUMN, yang juga dimiliki oleh Pemerintah (so in the end, duitnya nggak kemana-mana).

Okay, lalu kenapa Inalum yang dijadikan perusahaan induk? Kenapa bukan ANTM, misalnya? Ada dua alasan. Pertama, pengalihan saham Pemerintah dari ANTM, TINS, dan PTBA ke Inalum ini kan seperti mindahin duit dari kantong kanan ke kantong kiri, dimana saham Pemerintah di tiga perusahaan tambang tersebut akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, hanya sekarang dipegangnya melalui Inalum (jadi tiga BUMN tersebut sama sekali nggak dijual seperti yang disebut dalam rumor-rumor sesat yang beredar). Lalu kenapa Inalum yang dipilih sebagai induk? Karena berbeda dengan ANTM, TINS, dan PTBA dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh investor publik, saham Inalum 100% dimiliki oleh Pemerintah. Jadi kalau yang dijadikan induk adalah PTBA, misalnya, dimana PTBA ini kemudian 'mengakuisisi’ ANTM, TINS, dan Inalum, maka itu artinya Pemerintah secara sukarela menyerahkan sebagian saham mereka di tiga BUMN tambang tersebut kepada investor publik yang juga menjadi pemegang saham di PTBA. Dan kalo gitu caranya maka bukan lagi ‘mindahin duit dari kantong kanan ke kantong kiri’, karena ada sebagian saham milik pemerintah di tiga perusahaan yang diakuisisi, yang tidak lagi dikuasai oleh pemerintah.

Kedua, secara kinerja fundamental, Inalum relatif yang terbaik diantara keempat BUMN tambang yang digabung. Yup, meski terus saja merugi di masa lalu, namun sejak tahun 2011 sampai 2015 (dan kemungkinan sampai sekarang) Inalum secara konsisten membukukan laba bersih dan juga rutin membayar dividen. Actually, kinerja PTBA lebih bagus dibanding Inalum (ROE-nya lebih besar), tapi itu karena PTBA merupakan perusahaan batubara yang kerjanya ‘tinggal gali lalu jual’, jadi beda dengan Inalum yang kerjanya lebih rumit karena merupakan perusahaan hilir (gali bauksit, lalu diolah menjadi alumina, lalu diolah lebih lanjut menjadi alumunium ingot, baru dijual). Jadi harapannya adalah, dengan manajemen Inalum sebagai pengurus baru di Freeport, maka kinerja FMI akan tetap bagus seperti biasanya, dan akan benar-benar bisa berkontribusi bagi negara (dalam bentuk pajak, royalti, dan dividen). Berikut adalah ringkasan kinerja Inalum di tahun 2011 – 2015, angka dalam jutaan Dollar kecuali disebutkan lain. Sebelumnya mungkin perlu dicatat bahwa harga jual alumunium di pasar internasional cenderung turun dari tahun 2011 hingga 2015, dan baru naik lagi pada tahun 2016.

Year
2011
2012
2013
2014
2015
Revenue
579.7
511.8
521.1
632.5
490.6
Net Income
57.9
17.5
64.0
156.7
79.0
Equity
1,020.1
962.5
988.2
982.7
1,059.0
ROE (%)
5.7
1.8
6.5
15.9
7.5

Okay, lalu bagaimana dampak akuisisi Freeport serta pembentukan holding BUMN tambang ini terhadap kinerja ANTM, TINS, dan PTBA? Well, karena yang nantinya akan mengakuisisi FMI adalah Inalum, maka yang dapet cuannya ya Inalum ini, dan sayangnya Inalum bukan perusahaan Tbk. Namun demikian, karena FMI nantinya akan menjadi ‘sister company’ bagi ANTM, TINS, dan juga PTBA, maka diharapkan bahwa FMI bisa bersinergi/transfer teknologi dengan ketiga perusahaan untuk sama-sama menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian FMI itu sendiri mungkin akan menggelar IPO sehingga investor publik bisa ikut memiliki sahamnya (kalau Inalum-nya sendiri kayanya gak bakal IPO karena posisinya sekarang menjadi strategis, sama seperti Pertamina dan PLN), dan terus terang penulis sudah tunggu-tunggu itu dari dulu. Okay, dengan berpindahnya FMI dari Freeport Corp ke Pemerintah melalui Inalum, maka itu bukan jaminan bahwa kinerja perusahaan bakal tetap profit, karena nyatanya kinerja ANTM dan TINS juga masih acakadut, dan anggota direksi Inalum juga gak dijamin bebas dari titipan politisi. Tapi yah, itu masih lebih bagus dibanding jika Freeport ini jatuh ke tangan Bakrie bukan?

Untuk artikel minggu depan, any ideas?

Buletin Analisis IHSG & Stockpick saham edisi Desember 2017 sudah terbit! Anda bisa memperolehnya disini, gratis konsultasi/tanya jawab saham untuk member.

Follow/lihat foto-foto penulis di Instagram, klik 'View on Instagram' dibawah ini: Instagram
Share artikel ini melalui (klik salah satu): Facebook Twitter Linkedin

10 komentar:

andreas ariffandi mengatakan... Balas

Sekali lagi postingan yang mencerahkan dari Bung Teguh. Walaupun tidak bisa dimiliki langsung oleh retail, paling ga isi UUD 1945 bahwa negara mengelola kekayaan negeri untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya sudah mulai terwujud terutama freeport. Optimis indonesia makin maju, termasuk IHSGnya. Ini aja, hasil jual tanah kemarin masukin lagi ke saham hehe..
Btw, gaya tulisannya tetep kece bung Teguh, bisa2nya dari bumn nyambung bakrie, abis baca serius trs senyum-senyum ga jelas

Anonim mengatakan... Balas

sektor consumer pak, hehe

adi_widyatmika mengatakan... Balas

Terimakasih infonya pak teguh, sangat bermanfaat.
Saran saya untuk minggu depan bisa angkat sektor konstruksi yang belum juga naik hehe

Helmus p mengatakan... Balas

Sektor properti Mas...

aditya mengatakan... Balas

mantap.. terimakasih informasinya pak Teguh

SAHAMBACKRIE mengatakan... Balas

Caranya bisa utk beli indosat pak dengan membuat holding perbankan, kartu mati pak jokowi kalo indosat gajadi dibeli

eka nanda mengatakan... Balas

Bisnis di tambang susah, kebanyakan diatur. Dipaksa bikin smelter, dipaksa nurunin harga gas, sekarang malah jual paksa freeport. Masa bodoh kekayaan negara UUD 45 kalo duit masuk kantong birokrat.
Jangan cuman ingat bakrie yang amburadul, ingat juga gimana amburadulnya ANTM, TINS, PGAS ditangan pemerintah. Ditunggu juga amburadulnya freeport nanti.

Wsbp mengatakan... Balas

Next Sektor konstruksi pa Teguh

Anonim mengatakan... Balas

lpkr, lpck, hubungannya dengan meikarta, pengaruh maneuver lbp disini mungkin mas teguh? dari peak 2015 sampai sekarang keliatannya harga terdiskon sudah cukup dalam, mungkin juga bisa lebih dalam. tapi melihat promosi yang jorjoran saya pikir lippo grup terlihat sangat berambisi dengan hal ini. lalu bagaimana kita (investor) menyikapinya?

Gendo ruwo mengatakan... Balas

hehe, kayaknya ga ada ya sektor usaha yg jadi makin maju kalau melibatkan politisi? di mana politisi masuk, pasti jadi kacau. Politisi itu ga berguna ya.